Cpns Jateng 2010, Bupati Wonosobo Kholiq Arif mengirim surat ke Gubernur Jateng Bibit Waluyo, terkait keinginan Pemkab Wonosobo melaksanakan seleksi CPNS 2010 secara mandiri. Surat tersebut dikirimkan Rabu (20/10) lalu. Selain pemberitahuan keinginan Wonosobo melaksanakan seleksi CPNS secara mandiri, surat tersebut juga berisi konsolidasi dengan Pemprov Jateng terkait pelaksanaan seleksi. "Pemkab berupaya maksimal agar bisa melaksanakan seleksi secara mandiri," kata Bupati, Kamis (21/10).
Cpns Jateng 2010 - Ditanya alasan kenapa menghendaki seleksi CPNS secara mandiri, ia menegaskan, Pemkab memiliki metode perekrutan, di mana CPNS yang diterima tidak hanya berdasarkan kemampuan tes skolastik. "Tapi ditingkatkan lagi, sehingga pegawai yang diterima mempunyai kemampuan lebih," tandasnya.
Selain itu, menurutnya seleksi secara mandiri bisa dilakukan secara 'fair' dan objektif karena ada pengawasan dari pihak ketiga. Juga ada tim verifikasi dari provinsi dan kabupaten, selain pengawasan dari Komisi A DPRD. "Tahun lalu, seleksi dilaksanakan mandiri dan tidak ada masalah," katanya.
Bagaimana jika Pemprov menolak keinginan Wonosobo untuk melaksanakan seleksi mandiri? Kholiq mengaku belum yakin bahwa Pemprov akan menolaknya. "Sebab sesuai ketentuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), bahwa otoritas rekrutmen itu ada di kabupaten/kota. Pemprov melakukan koordinasi untuk tujuan efektivitas dan efisiensi," ungkapnya.
Sampai saat ini belum ada kejelasan kapan seleksi CPNS akan dilaksanakan. Pemkab Wonosobo masih menunggu kejelasan formasi dari Menpan. Sedangkan kuota CPNS baru untuk Wonosobo yang sudah pasti sebanyak 220 orang. Pemkab juga mengusulkan tambahan 40 lowongan untuk tenaga kependidikan, namun hingga kini belum diketahui apakah usulan tambahan itu disetujui atau tidak oleh Menpan.
Cpns Jateng 2010 - Ditanya alasan kenapa menghendaki seleksi CPNS secara mandiri, ia menegaskan, Pemkab memiliki metode perekrutan, di mana CPNS yang diterima tidak hanya berdasarkan kemampuan tes skolastik. "Tapi ditingkatkan lagi, sehingga pegawai yang diterima mempunyai kemampuan lebih," tandasnya.
Selain itu, menurutnya seleksi secara mandiri bisa dilakukan secara 'fair' dan objektif karena ada pengawasan dari pihak ketiga. Juga ada tim verifikasi dari provinsi dan kabupaten, selain pengawasan dari Komisi A DPRD. "Tahun lalu, seleksi dilaksanakan mandiri dan tidak ada masalah," katanya.
Bagaimana jika Pemprov menolak keinginan Wonosobo untuk melaksanakan seleksi mandiri? Kholiq mengaku belum yakin bahwa Pemprov akan menolaknya. "Sebab sesuai ketentuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), bahwa otoritas rekrutmen itu ada di kabupaten/kota. Pemprov melakukan koordinasi untuk tujuan efektivitas dan efisiensi," ungkapnya.
Sampai saat ini belum ada kejelasan kapan seleksi CPNS akan dilaksanakan. Pemkab Wonosobo masih menunggu kejelasan formasi dari Menpan. Sedangkan kuota CPNS baru untuk Wonosobo yang sudah pasti sebanyak 220 orang. Pemkab juga mengusulkan tambahan 40 lowongan untuk tenaga kependidikan, namun hingga kini belum diketahui apakah usulan tambahan itu disetujui atau tidak oleh Menpan.
